Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia yang terdiri dari UNJ, UI, PNJ, IPB dan Unpad menanyakan efisiensi pembangunan gedung DPR kepada Ketua DPR, Marzuki Alie saat diskusi dengan perwakilan di Ruang Rapat Pimpinan, Nusantara III, Jumat (13/5).

"Apakah Gedung DPR itu memang sudah semestinya dibangun? Mengapa tidak memanfaatkan Gedung lainnya seperti Gedung Nusantara II,III dan lainnya,"tanya Galih Ramadia Nugroho salah seorang perwakilan mahasiswa UI.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Marzuki mengatakan, segala sesuatunya telah melalui perhitungan Kementrian PU, sehingga adanya usulan pembangunan Gedung Baru DPR pun telah melalui perhitungan Kementrian PU setelah melihat kondisi Gedung yang ada.

"Semuanya itu, telah melalui perhitungan Kementrian PU, sehingga bukan DPR yang mengusulkan pembangunan itu, tapi setelah adanya perhitungan sehingga diusulkan pembangunan Gedung yang baru karena Gedung yang ada saat ini sudah tidak memadai,"jelas Marzuki.

Marzuki menambahkan, Gedung yang ada saat ini memang sudah tidak layak, “Gedung itu dibangun pada saat masa Orde Baru dengan kapasitas 800 orang sedangkan yang menempati Gedung Nusantara I saat ini mencapai  2500 orang, dikarenakan saat ini anggota DPR masing-masing didampingi oleh  2 (dua) orang staff  Tenaga Ahli dan jumlah anggota DPR pun bertambah yang awalnya hanya 500 orang sekarang menjadi 560 orang,”terangnya.

Gedung DPR yang awalnya direncanakan akan menghabiskan dana sejumlah 1,8 Triliun telah melakukan pemangkasan budget hingga akhirnya Kementrian PU, terakhir mengumumkan dana yang akan dihabiskan untuk membangun Gedung Baru DPR dengan 26 lantai yaitu sebesar Rp. 777 Milyar.

Namun, menurut Marzuki harga tersebut masih terbilang mahal, dan ia akan meminta Kementrian PU untuk dapat menurunkan kembali harga tersebut. “Saya yakin harga itu masih dapat diturunkan lagi, desain gedungnya yang biasa saja, tidak usah mewah-mewah,”tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Marzuki Alie juga menyampaikan agar mahasiswa jangan anti terhadap lembaga Negara dan sebaiknya jika para mahasiswa memperoleh informasi yang tidak jelas sumbernya langsung di klarifikasi kepada lembaga yang bersangkutan.

“Kalau menerima informasi yang belum jelas sumbernya, sebaiknya sebagai mahasiswa, jangan langsung percaya, tetapi klarifikasi kepada lembaga yang bersangkutan. DPR sangat terbuka untuk menerima berbagai pertanyaan dan aspirasi baik dari mahasiswa atau kalangan manapun,”jelas Marzuki.

Menurut rencana Sekretariat Jenderal DPR juga akan melaunching Sistem Pengaduan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik pada pekan depan. “Rencananya kami akan melaunching Sistem Pengaduan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik minggu depan, agar masyarakat luas dapat dengan leluasa memberikan saran, kritiknya dan dapat mengetahui segala informasi yang ingin diketahui,”pungkasnya.(ra)